Istilah “strategi maritim” berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, bahkan di dunia Anglophone. Sir Julian Corbett mendefinisikannta sebagai, “prinsip-prinsip yang mengatur perang di mana laut merupakan faktor yang cukup besar.” Dalam konsepsinya, fokusnya adalah pada warfighting. Strategi maritim, digunakan Amerika saat menguraikan prinsip-prinsip untuk memandu pembangunan, organisasi, dan penggunaan layanan-laut Angkatan Laut, Coast Guard, dan Marinir-untuk mencapai tujuan nasional di masa perang dan damai.
Dalam konteks Cina, istilah tersebut berarti tak satu pun dari hal-hal ini. “Maritime strategi” didasarkan pada konsep sipil. Hal ini mirip dengan apa yang negara lain sebut kebijakan laut: yaitu, tujuan, cara, dan membimbing eksploitasi dan pengelolaan laut dan pesisir. Dalam sumber-sumber Cina, istilah ini digunakan bergantian dengan “strategi maritim pembangunan” dan, sejak akhir 2012, menjadi “strategi kekuatan maritim.” Terlepas dari istilah yang digunakan, tujuan menyeluruh adalah untuk mengubah China menjadi “kekuatan maritim,” yang sering digambarkan sebagai “negara dengan kekuatan yang luas dan tangguh yang dapat digunakan untuk mengembangkan laut, mengeksploitasi laut, melindungi laut, dan mengendalikan laut.”
Meskipun definisi ini tampaknya tidak berbahaya, strategi maritim Cina adalah lebih menggunakan lautan untuk keuntungan ekonomi. Yang pasti, pembangunan ekonomi duduk di posisi inti. Namun, strategi maritim Cina ini juga sangat mempertahankan dan memajukan posisi China dalam sengketa maritim, apa yang teks-teks Cina sebut sebagai “melindungi hak-hak dan kepentingan maritim.” Dengan demikian, ekonomi tidak hanya tentang ekonomi. Pembuat kebijakan Cina secara aktif mendorong eksplorasi dan mencari minyak dan gas di perairan yang disengketakan untuk mencapai “hak perlindungan” tujuan.
Penegakan hukum maritim memainkan peran sentral dalam strategi maritim China. Seperti penjaga pantai wilayah-wilayah pantai lainnya (wilayah yang diklaim), pasukan kepolisian China ikut membantu mengatur penggunaan domain maritim. Penjaga pantai China juga di garis depan dalam upaya menegaskan klaim Cina.
Tergantung pada keadaan, pasukan penegak hukum maritim China mungkin berlayar melalui wilayah yang disengketakan untuk menunjukkan otoritas Cina dan mengumpulkan operasi intelijen dari jenis yang terjadi setiap minggu dekat Kepulauan Senkaku. Penjaga pantai China juga mengambil langkah untuk secara paksa menggunakan hak Cina- mengklaim dalam perairan yang disengketakan. Hal ini sering mengambil bentuk melecehkan pelaut asing dengan mengancam mereka dengan serudukan dan taktik intimidasi non-mematikan.
Kasus Baru di Laut Natuna
Strategi maritim China juga menginstruksikan pasukan penegak hukum maritim untuk bekerja secara sinergis dengan warga sipil untuk menegakkan klaim Cina. Konflik rig minyak The HYSY 981 tahun 2014 adalah kasus klasik. Dalam karakter ini, insiden terbaru yang terjadi di perairan yurisdiksi Indonesia adalah contoh yang sama dari kekuasaan negara Cina menopang kegiatan sipil di wilayah yang diperebutkan.
Peraturan yang berlaku untuk nelayan Cina menetapkan Spratly (yaitu, “Nansha”) merupakan daerah penangkapan ikan terdiri dari semua perairan dalam “garis sembilan-terputus” termasuk ke selatan, posisi 12 derajat lintang. lembaga Cina menerbitkan izin penangkapan ikan dan memberikan subsidi bagi nelayan untuk beroperasi di perairan ini. Ruang besar ini memberikan potongan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE). Sejak China mengklaim perairan ini sebagai “wilayah nelayan tradisional,” sangat penting ada nelayan nyata Cina yang beroperasi di sana. China Coast Guard berfungsi setidaknya dua fungsi: Memastikan bahwa nelayan Cina dapat beroperasi bebas dari campur tangan asing (jelas insiden baru-baru ini merupakan kegagalan pada fungsi ini, putus asa melakukan pengejaran di laut teritorial Indonesia) dan mendukung narasi pemerintah Cina tentang “perairan China.”
Mengenal China Coast Guard
Strategi maritim Cina tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan dasar kelembagaan. Selama bertahun-tahun, strategi ini tercecer/berserakan di berbagai departemen pemerintah. Hari ini, lebih terpusat di State Oceanic Administration (SOA), sebuah badan di dalam Departemen Wilayah dan Sumber Daya. Pada tahun 2013, para pembuat kebijakan China memulai reformasi besar untuk lebih mengintegrasikan entitas dan merumuskan serta menerapkan strategi maritim. Pada bulan Maret tahun itu, Kongres Rakyat Negara menyetujui keputusan untuk menciptakan Komisi Kelautan Negara, yang bertugas meneliti dan merumuskan strategi maritim. Dalam undang-undang yang sama, SOA diberi kontrol atas sebagian besar pasukan penegak hukum maritim negara, sekarang secara kolektif disebut China Coast Guard. Mereka juga bertugas menerapkan strategi maritim yang dirumuskan oleh Komisi Kelautan Negara. Meng Hongwei, direktur pertama dari China Coast Guard yang baru dibuat, menyebut reformasi itu, “langkah penting untuk memajukan strategi maritim dan mencapai impian menjadi sebuah negara kuat.”
SOA baru diberdayakan, yang secara resmi dibuka untuk bisnis pada pertengahan 2013, memiliki 14 departemen. Di antaranya adalah lembaga sangat penting, Departemen Perencanaan dan Ekonomi Strategis, yang di atas tugas-tugas lain melakukan pekerjaan harian Komisi Kelautan Negara. Salah satu dari empat departemen -tingkat yang lebih rendah yang disebut Departemen Strategi Maritime.
Selain dari China Coast Guard, organisasi SOA dibebankan untuk menerapkan “perlindungan hak-hak” komponen strategi maritim China. Salah satu entitas yang kurang dikenal adalah National Marine Data and Information Service (NMDIS), yang terletak di Tianjin. Di antara tanggung jawab lain, organisasi ini memberikan dukungan intelijen maritim bagi para pengambil keputusan China dan untuk China Coast Guard. Badan ini adalah pusat saraf dari upaya SOA untuk memantau kegiatan lepas pantai, termasuk di daerah-daerah yang disengketakan.
NMDIS juga melakukan pengumpulan intelijen open source dan analisis. Mereka melacak, memeriksa, dan analisis wacana asing tentang perilaku Cina, memberikan informasi dalam bentuk internal dalam Maritime Information Bulletin. NMDIS memiliki Departemen Maritime Strategic Planning and Rights/Interests, yang antara lain melayani fungsi propaganda. Misalnya, ia menjalankan situs Diaoyu Islands, yang diluncurkan pada bulan Maret 2015 untuk keperluan klarifikasi “kebenaran” tentang klaim China ke pulau tersebut.
Dengan semua ini dalam pikiran, kesimpulan apa yang mungkin ditarik tentang petunjuk dalam Rencana baru Lima Tahun Cina untuk “memperkuat desain top-level strategi maritim?” Kita harus segera memperhatikan kesalahan dalam terjemahan Xinhua. Terjemahan bahasa China itu harus diterjemahkan “top-down” bukan sebagai “Top-Level”. Hal ini sangat jelas: istilah ini dipinjam dari bahasa Inggris. Selain itu, ini bukan pertama kalinya bahwa “top-down design” telah digunakan dalam konteks strategi maritim Cina. Artikel A “Year-in-review” yang diterbitkan dalam surat kabar yang dijalankan SOA, menggambarkan reformasi SOA 2013 adalah “desain top-down yang penting bagi strategi kekuatan maritim China.”
Kembali Rencana Lima Tahun ke-13 China, bagian pertanyaan muncul di Bab 41, berjudul “. Memperluas Ruang untuk Blue Economy”. Bab ini terdiri dari tiga bagian, masing-masing menyoroti elemen penting dari strategi maritim China: membangun ekonomi kelautan, melindungi lingkungan laut, dan melindungi hak-hak dan kepentingan maritim. Konten tentang “memperkuat desain top-down dari strategi maritim China” muncul di bagian ketiga. Jelas, kemudian, fokus sangat banyak pada persoalan sengketa.
Untuk lebih memahami maknanya, bagian ini harus dikembalikan ke kalimat di mana muncul: “. [China akan] meningkatkan mekanisme koordinasi untuk masalah-maritim terkait, memperkuat desain top-down untuk strategi maritim, dan merumuskan hukum dasar laut” dilihat secara keseluruhan, kalimat ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan China mengakui bahwa reformasi 2013 jauh dari lengkap. Ini akan konsisten dengan temuan Linda Jacobson, dan lebih banyak bukti baru bahwa Komisi Kelautan Negara mungkin tidak sepenuhnya operasional dan integrasi China Coast Guard “tidak seperti yang seharusnya.” Pembuat kebijakan China, kemudian, seolah-olah menempatkan harapan mereka dalam reformasi hukum.
Membuat Dasar Hukum Baru
Selama bertahun-tahun, para sarjana dan pejabat Cina dengan keras melobi untuk hukum dasar laut, dalam konteks “perjuangan perlindungan hak.” Ahli hukum maritim yang berbasis di Shanghai, Jin Yongming merupakan salah satu pendukung paling gencar. Dia sering menulis di media yang dipublikasikan SOA. Jin membuat dasar hukum laut, setelah setiap terjadi konfrontasi baru di laut, dari insiden Impeccable pada tahun 2009 hingga ke Scarborough Shoal pada tahun 2012.
Masalah yang ada di Pemerintahan Cina tentang perairan yang disengketakan adalah, hukum Cina yang ada, tidak jelas mendefinisikan siapa melakukan apa. Selain itu, tidak memberdayakan pengawal pantai China untuk menghukum pelanggaran “hak” Cina. Mengutip ahli hukum terkemuka SOA, Gao Zhiguo, dalam sebuah esai tentang perlunya hukum dasar maritim, sistem hukum maritim China terlihat “campur aduk dan kacau.” Institusi The 2013 reform, tidak melakukan apa pun untuk mengubah ini.
Tetapi kini, perubahan itu sedang berjalan. China akan mengeluarkan hukum dasar laut, Rencana Lima Tahun ke-13, (13th Five-Year Plan) periode (2016-2020). SOA saat ini dalam proses penyusunan rencana itu. Jika tulisan-tulisan Gao Zhiguo adalah indikasi –seharusnya begitu, karena ia terbukti memiliki keterikatan kuat dengan kepemimpinan China- maka hukum dasar maritim China akan menjadi inti dari strategi maritim China, menjadi garis panduan tanggung jawab organisasi dalam birokrasi maritim, dan akan menunjukkan ruang lingkup hak China dalam perairan yang diklaim.
Sederhananya, ketika hukum dasar maritim dikeluarkan, strategi maritim Cina akan memiliki gaya “top-down design.”
Terjemahan bebas : Maritime Strategy With Chinese Characteristics? Ryan D. Martinson
March 25, 2016
Thediplomat.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar