Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Silmy Karim menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan demi merealisasikan proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) ini. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas untuk keperluan produksi kapal selam di PT PAL Indonesia, Surabaya. "Untuk tahap awal persiapan infrastruktur tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 150 juta dolar AS," ujar Silmy di Jakarta, Selasa (2/7).
Di samping itu, lanjut dia, sejumlah tenaga ahli Indonesia juga diberangkatkan ke Korea untuk dibekali dengan pelatihan dan transfer of technology (ToT). Semua langkah ini dilakukan sebagai bagaian dari upaya modernisasi alutsista TNI, khususnya Angkatan Laut. Sebelumnya, sempat berkembang pandangan yang menilai kerja sama alutsista ini bakal merugikan kepentingan nasional Indonesia. Ini lantaran tenaga-tenaga ahli yang dikirim pemerintah ke negeri ginseng hanya sebatas learning by seeing (belajar dengan cara mengamati), bukan learning by doing (belajar dengan cara mempraktikkan).
Namun, Silmy membantah hal tersebut. Ia menjamin pemerintah Korea tidak akan setengah hati dalam mentransfer teknologi kapal selamnya kepada Indonesia. Kalau pun ada perbedaan metodologi dalam klausul kontrak kerja sama ini, menurutnya itu masih wajar-wajar saja. Apalagi, kata dia, hubungan Indonesia dan Korea Selatan selama ini sudah terjalin baik.
"Sejauh ini, hubungan kedua negara tidak hanya pada ruang lingkup kecil industri pertahanan. Tapi lebih dari itu, Indonesia dan Korea punya hubungan yang lebih erat dalam kerja sama yang lebih besar," kata Silmy.
Butuh Rp 1,5 Triliun Untuk Pembangunan Galangan Kapal Selam
Kementerian Pertahanan menyatakan sedikitnya dibutuhkan 150 Juta Dollar Amerika atau Rp1,5 triliun untuk membangun fasilitas galangan kapal selam ketiga, yang rencananya akan dibangun di PT PAL, Surabaya.
"Galangan kapal selam akan dibangun di Surabaya melalui PT PAL sesuai yang direncanakan. Pembangunan tahap awal membutuhkan 150 juta dollar (sekitar 1,5 triliun rupiah)," kata Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Kementerian Pertahanan, Silmi Karim, di Jakarta, Selasa.
Pemerintah membutuhkan fasilitas galangan yang memadai sebagai konsekuensi dari pemesanan tiga kapal selam ke Korea Selatan. Pasalnya, kapal ketiga akan dibangun di Indonesia setelah dua kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan melalui skema alih teknologi.
Menurut dia agar pembangunan galangan tak membutuhkan biaya banyak, KKIP berencana memanfaatkan perlengkapan yang ada di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Indonesia, kata dia, sedikitnya membutuhkan sebanyak 12 kapal selam untuk menjaga wilayah perairan.
Kapal selam pertama hasil kerja sama dengan Korea Selatan ditargetkan selesai pada 2014. Tak berapa lama kapal kedua juga akan diselesaikan di galangan kapal Korea Selatan.
"Sedangkan pembuatan kapal selam ketiga rencananya dilakukan di Indonesia pada awal 2015. Kami menargetkan pada 2018 kapal selam buatan Indonesia sudah selesai," kata Silmi.
Saat ini, Kemhan berusaha mengirimkan sebanyak 200 teknisi ke Korea Selatan untuk menyelesaikan pembangunan kapal selam pertama. "Baru disetujui sebanyak 190 teknisi. Teknisi tersebut antara lain dari TNI Angkatan Laut sebagai pengguna, Kementerian Riset dan Teknologi, dan industri-industri terkait dalam pembangunan kapal," kata Simli. (ROL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar