Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dorodjatun Kunttjoro-Jakti, mengatakan, mencuatnya permasalahan-permasalahan klaim wilayah laut dan pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Samudra Pasifik, mulai dari Laut China Selatan sampai dengan Kepulauan Sakhlin di utara, membuat Indonesia arus siap akan terseret di dalam konflik-konflik tersebut.
Menurutnya, potensi konflik ini makin membesar dengan ditetapkannya strategi pertahanan “Second Island Chain” oleh China dan dilaksanakannya pembangunan basis militer AS di Darwin, berbarengan dengan dialihkannya kekuatan militer Australia ke wilayah utara dan barat Australia.
Hal itu disampaikan Dorodjatun dalam Orasi Ilmiah “Memposisikan Masalah Jangka Sangat-Panjang dari Pertahanan dan Keamanan Wilayah Maritim” pada acara Wisuda Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (7/9).
Menurut Dorodjatun, jika dibandingkan potensi konflik di wilayah Asia Pasifik tersebut, rencana Minimum Essential Forces (MEF) atau kekuatan pokok minimum 2024 dari Indonesia sungguh-sungguh sangat minimal.
Oleh karena itu, harus lebih diperhatikan agar yang sudah minimal ini dilaksanakan dengan konsisten, dan sesuai dengan sifat pertahanan dari sebuah wilayah kepulauan yang demikian luas, yang mudah terancam dari segenap penjuru.
Dikatakannya, politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” tidak dijamin akan dihormati oleh negara-negara besar di kedua samudra, apabila terjadi konflik di antara mereka.
Generasi setelah Pemilu 2014 Indonesia harus terus memikirkan hal ini, sambil terus melakukan upaya pembangunan kapasitas pertahanan yang kredibel ke masa depan yang jauh.
Dorodjatun juga mengatakan, masalah pertahanan setiap negara pada dasarnya dan dilihat secara sederhana demi analisa merupakan persiapan “Response Time” apabila berhadapan dengan ancaman, gangguan, bahaya yang datang dari luar yang bersumber pada “domain” yang mana pun.
Tentu Response Time ini sangat kuat terkait kepada “Size of territory”. Hal ini merupakan sumber masalah besar yang sulit bagi sebuah negara seluas Indonesia, dengan penduduk sejumlah nomor empat di dunia sampai sekitar tahun 20140 yang akan datang.
Menurut Dorodjatun, Indonesia juga harus memperhatikan keperluan membangun militer yang berkemampuan bertugas MOOTWA (Military Operations Other Than War), baik dilingkungan Indonesia sendiri maupun di ASEAN sampai dengan bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB. (jurnas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar