Presiden Indonesia Butuh Helikopter Tahan Peluru

Helikopter kepresidenan AS-332 Super Puma (photo : Antara)

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengatakan, presiden dan wakil presiden memerlukan helikopter antipeluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi.

"Pesawat (helikopter) untuk presiden itu pesawat militer Puma tahun 2002, sebenarnya tidak untuk VVIP karena tidak antipeluru, maka perlu yang untuk VVIP," kata Nurmantyo, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.


Helikopter kepresidenan sempat dioperasikan Skuadron 17 VIP TNI AU yang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sejak beberapa tahun lalu, organisasi yang memelihara dan mengoperasikan helikopter VIP kepresidenan ini adalah Skuadron Udara 45 VIP, yang juga berpangkalan di sana.

Sampai saat ini, skuadron udara sayap putar itu mengoperasikan AS-332 Super Puma, yang aslinya dibuat di hanggar produksi Aerospatiale, Prancis, dan lalu diproduksi di PT Dirgantara Indonesia. Dia lalu diberi designasi baru: NAS-332 Super Puma.

Belakangan, TNI AU akan diberi Eurocopter AS-532 Cougar yang lebih besar dimensi dan performansinya.

AW101/EH101 VVIP (image : Helicopassion)

Disebut-sebut helikopter anti kapal selam buatan AgustaWestland (Inggris-Italia) AW101/EH101 Merlin juga akan dibeli TNI.

Namun proses pengadaan, tender, dan lain sebagainya terkait tidak pernah diungkap kepada publik Indonesia.

AW101/EH101 Merlin juga digadang-gadang akan dipakai Gedung Putih sebagai Marine One, helikopter kepresidenan Amerika Serikat, yang lalu diberi designasi baru, VH-71 Kestrel. Dia diimbuhi banyak peralatan dan sistem pertahanan pasif dan aktif, walau ProgramVXX tentang pengadaan helikopter ini ditinjau lagi dan publik diberitahu secara transparan.

India pada 2008 juga sempat akan membeli 12 helikopter AW101/EH101 Merlin ini walau juga akhirnya dihentikan pada 2013, karena Finmecannica (induk perusahaan AgustaWestland), terlibat suap untuk memenangi kontrak.

Sekali lagi, publik melalui pers diberitahu secara transparan tentang proses pengadaan dan tender hingga keputusan akhir. Dari kasus India dan Amerika Serikat itu, penunjukan secara tidak transparan beresiko pada korupsi.

Pada kesempatan itu, Nurmantyo menyampaikan arsenal yang secara umum dibutuhkan TNI untuk memastikan keamanan negara.

(Antara)