Jakarta (MI) : Indonesia sedang giat
memperkuat sistem pertahanan keamanan.
Satu bukti, digelarnya pertemuan antar instansi pemerintah membahas pembangunan infrastruktur kapal selam.
Satu bukti, digelarnya pertemuan antar instansi pemerintah membahas pembangunan infrastruktur kapal selam.
Pantauan Liputan6.com di ruang rapat
Komisi I DPR, Senin (17/2/2017) tampak hadir Wakil Menteri keuangan
Bambang Brojonegoro, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staff Angkatan Laut, dan Panglima TNI
Jenderal Moeldoko.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin mengatakan,
Indonesia tengah membangun tiga kapal selam. Kapal selam pertama dan
kedua sudah dibangun di galangan kapal Daewo di Korea Selatan dan kapal
selam ke tiga akan dibangun di Indonesia melalui PT PAL.
"Membutuhkan
tiga unit kapal selam telah dapat persetujuan Komisi I kapal satu dan
dua di Daewo dan ketiga di PTPAL," kata TB Hasanudin, saat memulai rapat
dengar pendapat dengan komisi I DPR.
Yang menjadi perbincangan
para pejabat tersebut adalah soal pembiayaan pembangunan infrastruktur
kapal didalam negeri, yang mencapai US$ 188 juta atau sekitar Rp 2
triliun.
"PT PAL butuh tambahan untuk bangun fasilitas membutuhkan
biaya US$ 150 juta dan penyiapan personel US$ 38 Juta total US$ 188
juta," pungkasnya.
Kemenkeu Usul Proyek Kapal Selama Pakai Modal Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuat usulan resmi
perihal Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk membiayai pembangunan
infrastruktur pembuatan kapal selam.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang
Brodjonegoro mengaku sebenarnya pemerintah sudah memiliki dua skema
pembiayaan untuk membuat fasilitas tersebut.
"Support anggaran pemerintah sebenarnya konsep dibagi dua cara, anggaran Kementerian Pertahanan yang nanti melakukan proses pengadaan, kedua kami sarankan dengan modal PT PAL sendiri," kata Bambang, saat rapat dengar pendapat dengan komisi I DPR, di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/2/2014).
Namun, karena PT PAL (Persero) mengusulkan pendanaan menggunakan PNM maka Kementerian Keuangan mendukung usulan tersebut.
"Ada kebutuhan US$ 188 juta dolar atau Rp 2 triliun kalau kita menggunakan PMN maka kami sangat support karena komitmen pemerintah," ungkapnya.
Kemenkeu akan membuat usulan resmi yang akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (APBNP) 2014. Namun, Bambang belum bisa memastikan waktu pengajuan pembiayaan infrastruktur pembuatan kapal selam tersebut.
"Kalau menggunakan PMN menunggu pembahasan APBNP kami tidak bisa mengatakan kapan dilakukan. Agenda sudah disusun bulan April maka yang disampaikan pemerintah kami, Kemenkeu bekerja sama BUMN akan berupaya sehingga bulan April pemerintah membuat usulan resmi. Pemerintah akan mendukung pendanaan kapal selam, ini sebatas usulan, akan kembali persetujuan DPR," pungkasnya.
"Support anggaran pemerintah sebenarnya konsep dibagi dua cara, anggaran Kementerian Pertahanan yang nanti melakukan proses pengadaan, kedua kami sarankan dengan modal PT PAL sendiri," kata Bambang, saat rapat dengar pendapat dengan komisi I DPR, di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/2/2014).
Namun, karena PT PAL (Persero) mengusulkan pendanaan menggunakan PNM maka Kementerian Keuangan mendukung usulan tersebut.
"Ada kebutuhan US$ 188 juta dolar atau Rp 2 triliun kalau kita menggunakan PMN maka kami sangat support karena komitmen pemerintah," ungkapnya.
Kemenkeu akan membuat usulan resmi yang akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (APBNP) 2014. Namun, Bambang belum bisa memastikan waktu pengajuan pembiayaan infrastruktur pembuatan kapal selam tersebut.
"Kalau menggunakan PMN menunggu pembahasan APBNP kami tidak bisa mengatakan kapan dilakukan. Agenda sudah disusun bulan April maka yang disampaikan pemerintah kami, Kemenkeu bekerja sama BUMN akan berupaya sehingga bulan April pemerintah membuat usulan resmi. Pemerintah akan mendukung pendanaan kapal selam, ini sebatas usulan, akan kembali persetujuan DPR," pungkasnya.
Sumber : Liputan6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar