 |
| Ilustrasi Alat Pendeteksi Penyadapan |
“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).
Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.
Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.
“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.
Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.
Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.
Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.
Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka.(maf)
|
| Ilustrasi Alat Pendeteksi Penyadapan |
“Selama ini kerjasama yang terjadi belum optimal, jadi sudah saatnya untuk ditingkatkan” ujar anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).
Menurutnya, praktik penyadapan selalu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jika pengamanan saluran komunikasi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah maka diprediksi akan mudah untuk diretas. “Tanpa dukungan dari operator tentu penyadapan akan makin sulit dideteksi dan dihadang,” cetus dia.
Lebih lanjut, Helmy mengatakan, kerja sama yang dibangun antara operator dan BIN ini juga untuk menepis kecurigaan adanya ‘fasilitas’ yang diberikan operator kepada negara asing untuk melakukan penyadapan. Alasannya, sejumlah saham operator di Indonesia dimiliki oleh pebisnis dari luar negeri.
“Kalau sudah ada kerja sama, tuduhan adanya main mata operator dengan intelijen asing kan mudah untuk ditepis,” bebernya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung penuh kerja sama operator telekomunikasi dan BIN. Hal ini penting untuk mempercepat kerja sama BIN dan operator terealisasi.
Oleh karena itu, sikap proaktif Menkominfo Tifatul Sembiring, dibutuhkan untuk bantu pengamanan saluran komunikasi. “Kalau memang pemerintah ingin mengatasi penyadapan, mau tidak mau harus satu suara. Menkominfo proaktif dong. Badan intelijen kita saat ini memang butuh dukungan kerja sama dari semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia,” kata Helmy.
Sebelumnya ramai diwartakan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.Aksi penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.
Puncaknya, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluapkan kejengkelan di twitter.Presiden SBY mengatakan, Indonesia mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.
Kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara antara lainpertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani pencari suaka.(maf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar