Intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap kantor kabinet Timor Leste saat dua negara sedang bernegosiasi soal celah laut Timor.
Sedangkan penggeledahan terhadap Bernard Collaery terjadi pada 5 Desember lalu. Collaery menjadi pengacara Timor Leste dalam sengketa yang diajukan negara ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, dalam perjanjian Certain Maritime Arrgement Timor Sea (CMATS) tahun 2006.
Dalam resolusinya, Parlemen minta pemerintah Timor Leste merevisi kerja sama dengan pemerintah Australia, mendesak Badan Intelijen Nasional negara ini meninjau program kerja samanya dengan badan mata-mata Negeri Kangguru itu.
"Kita melawan aksi intelijen (Australia) dan isu penyadapan," kata Ketua Parlamen Nasional Vicente Guterres, dalam sidang pleno di Parlamen, Senin 16 Desember 2013.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Congresu Nasional Rekonstrusaun de Timor-Leste (CNRT) , Natalino Dos Santos Nacimentu mengatakan, resolusi ini dikeluarkan untuk mempertahankan kedaulatan negara yang tidak dihargai oleh Australia. "Sebagaia wakil rakyat, kita harus berdiri melawan Australia," kata dia.
Pernyataan senada dilontarkan oleh anggota fraksi partai Fretilin, David Dias Ximenes dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Adriano Joao. "Kami keluarkan resolusi ini melawan Australia untuk membela hak atas minyak dan gas," kata Ximenes.
Sementara itu, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengungkapkan kemarahannya kepada Australian Federal Police (AFP) karena menahan Palmire Pires di Bandara, di Darwin, Australia, pada 13 Desember 2013 lalu. Pires adalah adik Menteri Pertambagan dan Peminyakan Alfredo Pires.
Menurut Xanana, sebuah laptop, USB dan uang sekitar USD 20 ribu ditahan dan tidak dikembalikan. Ia mengingatkan Australia bahwa warganya bukan teroris. "Kalau saya radikal, saya akan melarang warga saya ke Australia," kata Xanana, seusai bertemu Presiden Timor Leste di kantor Presiden.
Sumber : Tempo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar