Namun, pelaksanaannya masih akan melihat sejauh mana ancaman udara yang dihadapi Beijing. Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Yang Yujun, menjelaskan China adalah negara berdaulat, dan mereka memiliki hak untuk mengeluarkan aturan, termasuk penerapan ADIZ yang baru. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, China secara sepihak memberlakukan zona identifikasi pertahanan udara, salah satunya di wilayah udara Laut China Timur, yang memancing reaksi kemarahan Jepang.
“Tetapi, kami tegaskan, perlu atau tidaknya menerapkan zona identifikasi pertahanan udara yang baru itu semua masih bergantung pada tingkat ancaman keamanan udara yang kami hadapi. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” kata Yang, Kamis (27/2).
Pernyataan Yang itu menjawab kabar yang menyebutkan bahwa Beijing akan menerapkan zona identifikasi pertahanan udara di wilayah LCS. Padahal, wilayah itu masih menjadi sengketa antara China dan sejumlah negara di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. “Kami luruskan pula bahwa China memiliki status umum di LCS, dan hubungan kami dengan negara-negara di sekitar LCS juga stabil,” kata Yang.
Pernyataan Yang tersebut tetap tidak menghapuskan kecurigaan sejumlah pihak. Sebab, semenjak ADIZ diterapkan November lalu, Beijing, yang sedang merampingkan anggaran pengeluaran militer, rutin mengirimkan patroli ke wilayah LCS. Atas tindakan tersebut, Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang mengkiritk China habis-habisan.
Mereka menyebut tindakan Beijing itu sebagai langkah provokatif dan hanya memperburuk ketegangan antara Beijing dan Tokyo. Kini, negara-negara tersebut mulai khawatir menyusul terbitnya rencana China memberlakukan hal yang sama pada LCS.
Hubungan bilateral China dan Jepang memburuk setelah kedua negara terlibat sengketa Kepulauan Senkaku yang berada di Laut China Timur. Kapal-kapal patroli dari kedua negara sering terlihat berpatroli di kepulauan tersebut sehingga meningkatkan kekhawatiran bakal terjadinya bentrok. (KJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar