SBY Ingin Kawasan Timur Tengah Bebas dari Senjata Nuklir

Jakarta (MI) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar di masa yang akan datang, ada perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah.
Harapan itu disampaikan oleh SBY dalam pidato pada acara pembukaan Konferensi Kerjasama Negara-Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) ke-2 pada Sabtu 1 Maret 2014 di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. 

Perdamaian di sana, kata SBY, tidak akan bisa terwujud tanpa kerja keras dari semua pihak. Sebab, tindak kekerasan dan kerusuhan masih sering terjadi di kawasan Timur Tengah. 

Selain soal perdamaian itu, point kedua yang disampaikan oleh SBY adalah bahwa pemerintah Indonesia sangat berharap agar sistem demokrasi diterapkan di sana.

"Kami bisa saling berbagi pengalaman, karena RI dan negara-negara lain menggelar Forum Bali Demokrasi (BDF) yang isinya mendiskusikan dasar-dasar demokrasi," kata SBY.

Beberapa negara di kawasan Timur Tengah, lanjut SBY, sudah mulai berpartisipasi dalam BDF sejak tahun 2008. Bahkan pada 2013, sebanyak 60 perwakilan Palestina, kata SBY, turut hadir dalam BDF yang digelar di Nusa Dua. 

"Ketiga, RI ingin melihat kawasan Timteng menjadi kawasan yang bebas nuklir dan senjata pemusnah lainnya. Namun, hingga saat ini belum ada perjanjian bebas nuklir," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata SBY, negara-negara lain perlu mendorong perjanjian semacam itu di kawasan Timur Tengah.

"Keempat, RI ingin melihat Timteng menjadi kawasan yang sejahtera sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian global. Dan kelima, RI ingin melihat kawasan Timteng bersatu dan saling menolong," lanjutnya. 

SBY menyadari kelima harapan dan pandangan yang dia paparkan tersebut, tidak mudah untuk direalisasikan. Namun, SBY merujuk ke kawasan Asia Tenggara yang bisa mewujudkan itu semua dengan rasa saling percaya. 

Dalam forum itu, SBY memuji Palestina karena kendati saat itu mereka belum merdeka, namun mereka sudah ikut bergabung dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar di Bandung tahun 1955 silam. Enam dekade setelah KAA berlalu, ujar SBY, Palestina masih terus berjuang untuk meraih kemerdekaan penuh agar sejajar dengan negara lainnya,

Upaya itu membuahkan hasil ketika PBB memberikan peningkatan status bagi Palestina dari non member observer entity menjadi non member observer state tanggal 29 November 2012 lalu.

"RI pun akan tetap secara konsisten membantu kemerdekaan Palestina, tidak hanya secara politik tetapi juga ekonomi," kata dia. 

Hal itu diwujudkan dengan pemberian dana bantuan keuangan yang awalnya US$20 ribu atau Rp232 juta kemudian meningkat menjadi US$100 ribu atau Rp1,1 miliar. Dana tersebut telah diberikan RI sejak tahun 1949 hingga 2012 kemarin. 

Melalui kerangka Kemitraan Strategis Asia Afrika (NAASP), RI pun telah memberikan bantuan berupa pembangunan kapasitas terhadap 1.257 warga Palestina selama periode lima tahun, sejak tahun 2008-2013. Dalam CEAPAD ke-2 dihadiri oleh 27 delegasi dari 22 negara dan lima organisasi internasional sebagai mitra pembangunan. 

Sumber : VIVAnews