"Pembatasan dikenakan pada Rusia tidak lain adalah penolakan prinsip-prinsip dasar WTO. Prinsip akses yang sama dari semua negara untuk pasar barang dan jasa dilanggar, sedangkan sistem preferensi perdagangan dan prinsip persaingan yang sehat dan bebas diabaikan," katanya seperti dikutip RIA Novosti.
Pekan lalu, Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Alexei Ulyukayev mengatakan, putaran baru sanksi ekonomi AS dan Uni Eropa telah memberikan Moskow insentif tambahan, untuk mengajukan banding atas pembatasan dalam WTO.
Sebelumnya, pembantu presiden Andrei Belousov mengakui persiapan untuk sengketa hukum terhadap sanksi-sanksi Barat sudah berjalan.
Pejabat itu juga memperingatkan kerugian Rusia dalam pertempuran hukum berikutnya melawan sanksi, akan mengakibatkan preseden negatif bagi perdagangan global dengan kepentingan politik mendominasi lebih dari prinsip-prinsip perdagangan bebas.
Washington dan Brussels telah memperkenalkan beberapa rentetan sanksi ekonomi terhadap Moskow, atas dugaan terlibat dalam konflik Ukraina.
Deretan pembatasan yang terbaru, yang mulai berlaku pada 12 September, menargetkan sektor perbankan, energi dan pertahanan Rusia.
Para pejabat senior Rusia telah berulang kali menuding sanksi-sanksi seperti itu kontraproduktif dan ilegal serta menyatakan kepada dunia bahwa Rusia tidak terlibat dalam konflik internal Ukraina.
antaranews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar