AS Tegaskan Siap Lindungi Jepang Bila Diserang

Amerika Serikat kembali menjamin bakal melindungi Jepang bila sewaktu-waktu wilayahnya diserang musuh. Namun, untuk soal perebutan sejumlah pulau antara China dan Jepang, AS minta agar mengutamakan pendekatan diplomatik, bukan dengan konflik militer.

Presiden AS, Barack Obama, dan PM Jepang, Shinzo Abe, di Tokyo Kamis 24 April 2014

Menurut stasiun berita BBC, jaminan itu diutarakan Presiden AS, Barack Obama, dalam kunjungan kerja di Jepang hari ini. Dia menegaskan kembali jaminan perlindungan kepada Jepang dari setiap ancaman serangan, seperti yang diatur dalam perjanjian keamanan kedua negara. Perlindungan ini termasuk atas kepulauan Senkaku, yang tengah diperebutkan Jepang dengan China secara diplomatik. China menyebut kepulauan itu Diaoyu.

"Pasal lima [dari perjanjian keamanan AS-Jepang] mencakup semua wilayah di bawah pemerintahan Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku," kata Obama hari ini dengan mengulangi pernyataan yang dimuat harian Jepang, Yomiuri Shimbun, edisi Rabu kemarin. "Kami yakin bahwa hal itu tidak akan berubah secara sepihak," lanjut Obama.

"Ini bukan sikap baru, tapi sikap yang konsisten," lanjut Obama. Namun, dia mengatakan bahwa AS tidak ingin campur dalam polemik Jepang dan China dalam memperebutkan Senkaku/Diaoyu.

Obama hanya berharap kedua negara harus kian intensif menyelesaikan perebutan kepulauan tersebut lewat pendekatan dialog. AS juga minta Jepang dan China tidak lagi melontarkan serangan verbal satu sama lain. "Dalam pertemuan kami, saya tekankan kepada PM Jepang, Shinzo Abe, pentingnya menyelesaikan masalah ini secara damai," lanjut Obama seperti yang dikutip kantor berita Reuters. 

Perebutan kepulauan itu merupakan salah satu ketegangan klasik kedua negara. Namun beberapa bulan belakangan ketegangan itu kian hangat.

Sementara itu, China mengkritik pernyataan Obama terkait jaminan keamanan kepada Jepang. "Apa yang disebut aliansi AS-Jepang itu merupakan perjanjian bilateral peninggalan Perang Dingin dan tidak akan mengganggu China dalam menegakkan wilayah kedaulatan dan hak-haknya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, di Beijing. (VivaNews)