CANBERRA-(IDB) : Perdana Menteri baru Australia, Tony Abbott, memulai
kunjungan kerja ke Jakarta di tengah upaya negara itu merealisasikan
rencana terbarunya dalam mengatasi gelombang pencari suaka ke Australia.
PM Abbott menyatakan akan mengirim kembali manusia perahu yang
datang ilegal ke negerinya melalui perairan Indonesia. Namun, pemerintah
Jakarta menolak keras usulan ini karena dianggap akan melanggar
kedaulatan negara.
Kunjungan ini bertepatan dengan kasus tenggelamnya perahu pencari
suaka terakhir pada Sabtu (28/9/2013) lalu menewaskan sedikitnya 31
orang karena kapal yang digunakan para pencari suaka ini karam di laut
lepas.
PM Abbott dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam kunjungan resmi kenegaraan pertamanya sejak
terpilih.
Dalam lawatan dua hari ini, Abbott akan mencoba mendekati
Indonesia dengan membawa sejumlah agenda, bukan hanya agenda pencari
suaka, melainkan juga kebijakan dagang antarnegara. Dalam rombongannya
terdapat pula sejumlah pengusaha asal Australia.
"Harapan saya adalah agar kunjungan ini menciptakan sebuah
tradisi bagi semua perdana menteri Australia pada masa datang untuk
menjadikan Jakarta sebagai lokasi pertama kunjungan luar negerinya,"
kata Abbott.
Meski demikian, dengan kasus baru di Laut Jawa akhir pekan lalu,
fokus pembicaraan lawatan ini diperkirakan tak akan beranjak jauh dari
urusan pencari suaka.
Sejak kejadian naas itu, para korban selamat menuding Angkatan
Laut Australia sengaja bertindak lambat memberikan pertolongan. Namun,
menurut Canberra, semua bantuan yang layak diberikan sudah dilakukan.
Di Jakarta, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, usulan kebijakan
PM Abbott berisiko mengancam kerja sama mengatasi gelombang pencari
suaka dua negara.
Dalam kampanyenya sebagai calon perdana menteri, Abbott menyerukan kebijakan "hentikan kapal" yang ternyata membuatnya terpilih. Menurutnya, menghentikan ribuan pencari suaka dari perairan Indonesia adalah isu "hidup atau mati" buatnya.
Dalam kampanyenya sebagai calon perdana menteri, Abbott menyerukan kebijakan "hentikan kapal" yang ternyata membuatnya terpilih. Menurutnya, menghentikan ribuan pencari suaka dari perairan Indonesia adalah isu "hidup atau mati" buatnya.
Perdana menteri dari Partai Liberal ini memerintahkan agar
militer Australia mengusir kapal imigran gelap yang menuju negeri
itu—jika dimungkinkan—untuk mencegah mereka mendarat.
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar