Indonesia ingin menggelar latihan militer reguler dengan Amerika
Serikat dekat kepulauan Natuna yang jarang penduduknya, di dekat wilayah
Laut Cina Selatan yang diklaim China. Meskipun Indonesia bukan penuntut
di Laut Cina Selatan, militer menuduh China memasukkan bagian dari
Natuna dalam apa yang disebut “Nine-Dash Line,” batas yang tidak jelas
yang digunakan pada peta China untuk mengklaim sekitar 90 persen Laut
China Selatan.
Amerika Serikat, yang menyampaikan kekhawatiran pada hari Jumat
tentang reklamasi pesat China atas terumbu karang di daerah itu,
mengadakan latihan militer bersama, selama akhir pekan dengan Indonesia
di Batam, sekitar 300 mil (480 km) dari Natuna. “Itu adalah latihan
gabungan kedua kami yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat di
daerah itu dan kami berencana melakukannya lagi tahun depan.
Kami ingin membuat latihan militer rutin di daerah itu, “kata juru
bicara Angkatan Laut Indonesia Manahan Simorangkir. The termasuk
penggunaan pesawat pengawas dan patroli maritim, seperti P-3 Orion, yang
dapat mendeteksi kapal permukaan dan kapal selam.
Latihan ini tidak bisa dilakukan di Natuna karena kurangnya fasilitas untuk menampung semua pesawat, ujarnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kepada Reuters pekan
lalu bahwa pada bulan Mei ia akan mengunjungi Natuna, wilayah
berkumpulnya 157 pulau tak berpenghuni dari barat laut pantai
Kalimantan. Kunjungan ini untuk menyelesaikan rencana upgrade pangkalan
militer yang kecil. “Ada bandara di Natuna tetapi tidak memiliki pasukan
yang memadai, hanya beberapa marinir,” kata Menteri Pertahanan. “Kami
akan menambah pasukan di sana – mungkin udara, angkatan laut dan pasukan
darat”.
Para pejabat Indonesia mengatakan latihan militer bersama dengan
Amerika Serikat dan penguatan basis militer di Natuna tidak untuk
merespon ancaman tertentu. “Penting untuk diingat Indonesia tidak
terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan,” kata Simorangkir . “Kami
tidak ingin ada insiden di Laut Cina Selatan dan berkomitmen dengan
pendekatan diplomatik yang selalu kami gunakan”.
Presiden Joko Widodo bulan lalu mengatakan bahwa klaim China untuk
sebagian besar laut yang disengketakan tidak memiliki dasar dalam hukum
internasional, tetapi Jakarta ingin tetap menjadi “penengah” di salah
satu sengketa teritorial yang paling berduri Asia. (asiandefencenews.blogspot.com).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar