Dalam laporan survei tersebut dinyatakan bahwa Indonesia mendapatkan nilai jelek dalam indeks korupsi di sektor pertahanan (Government Defense Anti Corruption Index).
Hasil survei yang dirilis Januari 2013 lalu dari skala A-F lembaga survei ini memberikan nilai E bagi Indonesia, dimana A adalah nilai terbaik dan F adalah terburuk. Negara lain yang juga mendapat nilai E, antara lain Afghanistan, Irak, Uganda, Zimbabwe, dan Filipina. Sedangkan, negara yang mendapat F antara lain Libya, Mesir, dan Kamerun.
Saat dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, hasil survei tersebut tidaklah benar. Dia menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai otoritas yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga audit independen menyatakan, Kemenhan dalam status wajar dengan pengecualian.
"Seluruh aset dan anggaran dari tiap tahun, sampai lima tahun diaudit secara proporsional dan dikerjakan secara profesional," ungkap Sjafrie kepada wartawan, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2013).
Sjafrie melanjutkan, laporan keuangan dilaporkan kepada pemerintah dan ditembuskan ke DPR. Sehingga, temuan-temuan yang berkaitan dengan administrasi perlu diselesaikan secara prosedural.
Sementara itu, berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang lalu Kemenhan masuk 10 besar pengguna anggaran paling maksimal.
"Tentunya yang positif bukan negatif. Jadi, dengan data yang ada dan penjelasan dari independen, observasi (survei) itu tidak benar, karena tak didukung secara akurat," simpulnya.
Perlu diketahui, dalam survei TI, hanya dua negara dari 82 negara yang disurvei yang mendapat nilai A, yaitu Jerman dan Australia. Negara adidaya Amerika Serikat justru mendapat nilai B.
Dalam laporan TI juga menyebutkan, sektor pertahanan Indonesia dikuasai oleh kartel partai politik melalui anggota dewan yang duduk di Komisi I DPR, yang mengawasi masalah pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.
Militer Indonesia pun dianggap selalu membekingi industri pertambangan dan kehutanan. Bahkan sampai terlibat dalam bisnis narkotika dan perjudian. Lalu, transparansi dalam tubuh militer juga dikritik oleh TI. Menurut TI, tidak ada mekanisme pengawasan yang bisa mengawasi anggaran-anggaran “siluman”. (Sindo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar