Sukhoi Family
JAS MERAH….Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, demikian ucapan
Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno yang mengingatkan
generasi penerus untuk jangan terlena dengan kejadian sekarang saja
namun juga harus mengingat Sejarah Perjuangan. Peristiwa saat ini bisa
jadi terkait dengan rangkaian kejadian atau bahkan Design dari peristiwa
yang terjadi di masa lalu. Pada masa Soekarno militer Indonesia cukup
disegani oleh Blok Barat hal ini dikarenakan adanya dukungan alutsista
dari Blok Timur yang disuplai oleh Uni Soviet.
Untuk meruntuhkan kekuatan pemerintahan dan militer Indonesia yang
dirasa pro Blok Timur maka dilakukanlah Operasi Rahasia oleh CIA yang
mengakibatkan tumbangnya Orde Lama dan diganti dengan Orde Baru.
Pergantian arah politik ternyata juga diikuti dengan perubahan suplai
alutsista dari Blok Barat dan tentu saja membawa konsekwensi mangkraknya
alutsista dari Blok Timur.
Michael Camdessus, Direktur IMF menyaksikan Presiden Soeharto
menandatangani Perjanjian dengan IMF
Pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Soeharto yang awalnya didukung Blok Barat namun pada akhirnya dinilai
sudah mulai membahayakan Blok Barat. Pendirian PT Nurtanio yang akan
memproduksi pesawat sipil dinilai sebagai salah satu kebijakan
pemerintahan Soeharto yang berbahaya bagi bisnis Blok Barat. Alhasil
melalui IMF Blok Barat meminta IPTN untuk dilikuidasi. Dalam foto diatas
yang diambil pada tanggal 15 Januari 1998 tampak tangan Michael
Camdessus, direktur IMF, bersedekap sambil mengawasi Presiden Soeharto
yang menunduk menandatangani perjanjian IMF.
Perjanjian itu memberikan dana bailout untuk Indonesia yang sedang
menghadapi krismon (krisis moneter), dengan syarat Presiden Soeharto
harus menjalankan austerity: mengencangkan anggaran nasional. Sekalipun
mendapat bantuan dana bailout lima bulan kemudian kepercayaan ekonomi
tak kunjung membaik dan Presiden Soeharto selaku pemegang kendali
pemerintahan orde baru itu akhirnya jatuh setelah berkuasa 32 tahun.
Sukhoi 30 penambahan 1 full Skadron untuk TNI AU
Sejarah Industri penerbangan Indonesia dimulai sejak perusahaan
penerbangan didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat
Terbang Nurtanio. Saat itu BJ Habibie memimpin sebagai Presiden
Direktur. Nama perusahaan berganti lagi menjadi Industri Pesawat Terbang
Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Masalah mulai muncul pada masa
ini, dimana Indonesia memasuki krisis ekonomi yang parah. Pemerintah
meminta bantuan IMF tapi dengan syarat IPTN harus ditutup atau
menghentikan produksinya.
Kala itu IPTN sedang menggarap pesawat N-2130, proyek ini terpaksa
dihentikan karena krisis finansial. Selain itu pesawat andalannya N250
di tahun 1998 juga terpaksa tidak dilanjutkan. Akibatnya banyak PHK
terjadi di tubuh IPTN, dari 16.000 karyawan dipangkas hingga hanya 4.000
karyawan saja. Produktivitas IPTN pun turun drastis. Bahkan perusahaan
juga sempat tak mampu membayar gaji dan pesangon karyawan yang kena PHK.
Su 35 Pengadaan 4 full Skadron untuk TNI AU
IPTN kemudian setelah dilakukan restrukturisasi berubah nama menjadi
PT. Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. PT. Dirgantara Indonesia
tidak hanya memproduksi berbagai bagian pesawat fixed wing saja, tetapi
juga rotary wing seperti helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan
jasa pemeliharaan (maintenance service) untuk mesin-mesin pesawat. Di
samping itu perusahaan BUMN ini juga menjadi sub-kontraktor untuk
industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Airbus, General
Dynamic, Boeing, Fokker, dan lain sebagainya.
Su 34 Fighter Bomber Pengadaan 2 full Skadron untuk TNI AU
Tantangan berat kembali dihadapi PT DI karena dinilai tidak mampu
membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari
tua kepada mantan karyawannya, PT DI dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2007. Namun
pada tanggal 24 Oktober 2007 keputusan pailit tersebut dibatalkan.
Su T 50 PAKFA Pengadaan 6 unit untuk TNI AU
Baru pada tahun 2012 boleh dikata merupakan momen kebangkitan PT
Dirgantara Indonesia yang ditandai dengan pengiriman 4 pesawat CN235
pesanan Korea Selatan. Disamping itu PT DI juga sudah menyelesaikan 3
pesawat CN235 pesanan TNI AL, dan 24 Heli Super Puma lisensi dari
EUROCOPTER. Dan kini mulai membangun pesawat C295 (CN235 versi jumbo)
dan N219, dan memasuki lini kerja sama dengan Korea Selatan dalam
membangun pesawat tempur siluman KFX/IFX.
Su 33 Pengadaan 1 full skadron untuk TNI AL
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT
Dirgantara Indonesia mulai kebanjiran order baik pesanan pesawat/bagian
pesawat Fixed Wing maupun Rotary Wing. Proyek ambisius pesawat fighter
nasional IFX/KFX mulai digarap dan mengalami kondisi maju mundur setelah
beberapa kali mengalami penundaan oleh pihak pemerintah Korea Selatan.
Proyek KFX/IFX ini sebenarnya juga mengandung risiko operasional yang
besar karena selaku calon rekanan yang masuk yakni Lockheed Martin dan
Airbus adalah sama-sama perusahaan dari anggota NATO yang dapat
melakukan embargo sewaktu-waktu.
Dengan mensikapi kondisi geopolitik terkini seperti memanasnya
konflik Laut Cina Selatan, perebutan pulau Senkaku antara Jepang dan
China hingga masalah eksekusi gembong narkoba yang berdampak pada
“ngambeknya” negara sahabat seperti Brazil dan Australia maka jelas
harus masuk poin pertimbangan tersendiri untuk pengadaan alutsista.
Persoalan dengan pemerintah Australia sesungguhnya lebih sensitif
lagi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengkaitkan eksekusi
mati warga Australia (duo Bali Nine) dengan mengungkit bantuan yang
pernah diberikan kepada korban Tsunami di Aceh, hibah pesawat Hercules,
bantuan pelatihan militer dan terakhir kasus penyadapan kembali membuka
luka lama. Pertimbangan lainnya adalah besar dan jenis belanja alutsista
dari negara tetangga, seperti Australia yang telah mengumumkan
pengadaan 72 unit pesawat F35 sebagai pengganti F111.
Su 27 & Su 30 TNI AU dalam Pitch Black 12
Setelah mengalami masa paceklik alutsista sebagai akibat embargo Blok
Barat maka pada masa pemerintahan Presiden Megawati mulai kembali
mengingat sejarah kejayaan alutsista Indonesia di masa Presiden Soekarno
dan merealisasikan pembelian alutsista pesawat tempur ke Rusia.
Presiden Megawati mampu membeli pesawat tempur milik Rusia (2unit SU 27,
2 unit SU 30 dan 2 unit Helicopter MI35), dengan cara melakukan kontrak
dan barter hasil CPO dan karet alam Indonesia. Kini sedang dilakukan
negosiasi intens untuk pengadaan Sukhoi family yang harus disertai
dengan Transfer of Technology (ToT).
Untuk pemberian ToT pastilah tidak mungkin diberikan untuk pembelian
dalam jumlah kecil atau terbatas. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi
berkeinginan mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju
dan Mandiri, maka meskipun dalam jangka pendek Indonesia belum akan
membeli kapal induk namun diramalkan akan ada pengadaan Sukhoi 33 versi
maritim 1 full skadron untuk TNI AL. Dalam tulisan kali ini penulis
meramalkan akan ada Deal Eksekusi yang dilakukan Presiden Jokowi terkait
dengan pengadaan Sukhoi Family.
Dengan Deal ini nantinya akan menjadi penyeimbang pengadaan alutsista
karena kalaupun ada negara yang mengenakan embargo tetap saja PT. DI
masih dapat beroperasi karena menerapkan Dual Lini Operasi Alutsista
berbasis teknologi NATO (Barat) dan Teknologi Rusia (Timur).
Skadron Sukhoi TNI AU
Dengan memperhatikan makna skuadron sebagai satuan dalam angkatan
udara yang biasanya terdiri dari 12, 16 hingga 24 pesawat, tergantung
jenis pesawat dan negara, maka di kebanyakan angkatan udara, 2 atau 3
skuadron membentuk satu wing. Dengan adanya Deal Sukhoi family dimaksud
maka dimungkinkan dalam 1 wing tempur nantinya terdapat lebih dari 1
skadron dari type pesawat tempur yang sama.
Diposkan : Ayoeng_Biro Jambi/JKGR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar