Perdana Menteri Australia Tony Abbott (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Abbott, yang pemerintahan konservatifnya menerapkan kebijakan menghentikan perahu, mengatakan bahwa Australia "tidak akan mendukung orang berpikir bahwa mereka bisa naik perahu, bekerja sama dengan penyelundup manusia untuk memulai kehidupan baru".
"Tidak, tidak, tidak," kata pemimpin Australia itu menambahkan jawabannya atas pertanyaan wartawan apakah ia akan menawarkan permukiman untuk pengungsi asal suku Rohingya, yang ditekan pemerintah Myanmar, dan Bangladesh.
"Kalau kami memberi sedikit saja harapan kepada orang naik perahu, persoalan itu hanya akan menjadi semakin parah, bukan lebih baik," kata dia.
Sekitar 3.000 pengungsi telah diselamatkan oleh Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam kurun 10 hari terakhir setelah pemerintah Thailand menggerebek jaringan perdagangan manusia. Kebijakan Thailand ini membuat sindikat perdagangan manusia menjadi kacau dan menelantarkan para migran terlunta-lunta di lautan.
Abbott menegaskan peran Australia adalah menghentikan perdagangan manusia dengan strategi menghentikan perahu-perahu pengungsi itu masuk ke wilayah Australia.
"Cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan tegas bahwa seketika Anda menaiki perahu yang bocor, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan, yaitu sebuah kehidupan baru di negara Barat," kata dia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanata Nasir menimpali pernyataan PM Abbott itu dengan mengingatkan bahwa Australia adalah negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi, yang harus memikul tanggung jawab yang melekat sebagai penandatangan konvensi tersebut.
"Negara penandatangan konvensi tentang pengungsi harus bertanggujawab. Ini adalah tergantung mereka untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka telah tandatangani," kata Nasir kepada wartawan di Jakarta.
"Jika Anda meyakininya ketika Anda menandatanganinya, maka Anda harus bertindak sesuai dengan konvensi itu dan menerima tanggung jawab tersebut," katanya.
Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Thailand, awalnya menolak untuk menerima manusia-manusia perahu yang kelaparan dan nyaris meninggal dunia tersebut.
Namun Malaysia dan Indonesia, Rabu, setelah pembahasan di Kuala Lumpur, mengumumkan akan menerima manusia perahu untuk satu tahun ke depan hingga mereka mendapatkan pemukiman permanen di negara ketiga dengan bantuan badan internasional.
Indonesia, Malaysia, dan Thailand bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi.
Pemerintah Australia telah menerapkan pendekatan operasi militer untuk menolak perahu-perahu pengungsi pencari suaka yang mencoba memasuki perairan Australia sejak Abbott menjadi Perdana Menteri Australia pada September 2013, demikian AFP melaporkan.
antaranews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar