JAKARTA-(IDB) : Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National
Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno menilai ada tiga agenda
Singapura dibalik protes atas penamaan KRI Usman-Harun.
"Pemerintah Singapura memiliki tiga agenda nasional yang bisa
dipenuhi melalui sikap soal penamaan KRI Usman-Harun," kata Guspiabri,
Selasa (11/2).
Guspiabri menjelaskan pertama adalah Singapura sebagai sekutu Amerika
Serikat (AS) sedang mencari perhatian dari negara adidaya itu guna
mendapatkan dukungan militer tambahan dengan mengirim pesan sedang
terancam oleh kebangkitan militer Indonesia.
Ia mengatakan Singapura rajin mencari celah untuk meningkatkan
kapasitas militernya melalui dukungannya pada politik global AS. Sebagai
negara yang menawarkan diri sebagai penjaga kepentingan AS di kawasan
Singapura.
Dengan situasi tegang Indonesia-Singapura melalui kasus ini akan
dimanipulasi untuk mendapatkan tambahan dukungan militer dari negara
adidaya itu karena Singapura sedang dikesankan terancam oleh dua
raksasa, Indonesia dan Cina.
"Ini berarti Singapura sedang mencoba menyusun persepsi internasional
bahwa kebangkitan militer Indonesia sama sifatnya dengan kebangkitan
militer Cina yang menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara. Hal ini
jelas mencederai semangat kerjasama yang sudah baik dalam 40 terakhir
ini," jelasnya.
Kedua, Singapura memiliki kebutuhan untuk membangun nasionalisme dan
identitas nasionalnya. Nasionalisme di kalangan rakyat Singapura sulit
dibangun karena masyarakatnya terkotak-kotak dalam segregasi etnik yang
tajam dan fakta bahwa negara Singapura adalah hadiah dari kekuatan
kolonial.
Ketiga, rezim yang berkuasa di Singapura yang sudah menguasai
Pemerintahan sejak awal berdiri negara tersebut mulai terganggu oleh
tuntutan demokratisasi. Rezim ini sedang dilanda kerapuhan, karena
proses demokrasi yang berlangsung telah direkayasa untuk melestarikan
kekuasaannya.
"Kita melihat bagaimana pola ini juga digunakan oleh Malaysia yang
juga kerap mencari masalah dengan Indonesia. Nampaknya rezim rapuh di
Singapura sedang mengikuti jejak rezim sejenis di Malaysia," katanya.
Sumber : Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar