Prancis siap bantu pantau perbatasan Ukraina-Rusia

Presiden Perancis Francois Hollande (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Paris (ANTARA News) - Presiden Prancis Francois Hollande, Kamis, mengatakan negaranya siap memberi dukungan guna membantu pemantauan perbatasan Ukraina-Rusia dan menghentikan pengiriman senjata, sebagai bagian dari upaya internasional untuk menyelesaikan krisis politik.


Selama satu percakapan telepon dengan timpalannya dari Ukraina Petro Porochenko, Hollande "mengkonfirmasi bahwa Prancis akan mendukung OSCE (Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) guna memantau perbatasan antara Ukraina dan Rusia", tanpa memberi perincian lebih lanjut, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Hollande.

Presiden Prancis di dalam pernyataan tersebut juga "menegaskan pentingnya dialog nasional yang berkelanjutan guna menetapkan ketentuan organisasi lokal di Donetsk dan Lugansk dan mendorong permulihan ekonomi Donbass", demikian laporan Xinhua.

Hollande, yang mendesak kedua pesaing agar menghormati kesepakatan gencatan senjata, mengatakan bahwa ia siap menjadi penengah pertemuan baru antara pemimpin Kiev dan Moskow, dengan bantuan Kanselir Jerman Angela Merkel, guna mendorong rencana perdamaian.

Sehari sebelumnya, pemerintah Uni Eropa menyepakati sanksi baru di Moskow, termasuk larangan perusahaan milik negara Rusia untuk meningkatkan modal dan pinjaman di pasar Eropa, yang akan dijadwalkan berlaku pada Jumat, sebagai reaksi atas situasi saat ini di Ukraina.

Uni Eropa menyatakan sanksi itu dapat diubah, dibekukan atau dibatalkan tergantung kesimpulan dalam penilaian tersebut.

Pada Kamis, Brussel mengatakan Belgia telah mengundang Rusia dan Ukraina untuk melakukan pembicaraan yang ditengahi Uni Eropa di Berlin pada 20 September.

Pembicaraan itu ditujukan untuk mengakhiri sengketa mereka menyangkut pengiriman gas.

Rusia pada pertengahan Juni memutus pasokan gas bagi Ukraina, dan menuntut pemerintahan baru Kiev, yang pro-Barat, untuk membayar lebih dulu bagi pengiriman berikutnya setelah tagihan Kiev yang belum dibayar telah mencapai 5,4 miliar dolar AS.

Keputusan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa Eropa, yang mendapat sepertiga gasnya dari Rusia --sekitar setengahnya dikirim melalui Ukraina, bisa terkena dampak yang sangat buruk dari sengketa tersebut pada musim dingin tahun ini.

Marlene Holzner, Juru Bicara untuk Komisioner Energi Uni Eropa Gunther Oettinger, mengatakan dalam jumpa pers bahwa Komisi Eropa telah mengajukan usul pembicaran baru tentang "situasi keseluruhan menyangkut sengketa gas".

antaranews