Bersikap Tegas, Indonesia Tinjau Ulang Seluruh Kerja Sama dengan Australia

Pemerintah Indonesia akhirnya bersikap soal isu penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bersalaman dengan Menteri Marty Natalegawa didampingi Menteri Gita Wirjawan saat pertemuan para menteri KTT APEC XXI 2013 di Nusa Dua, Bali (4/10).
(TEMPO/Johannes P. Christo)

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Senin 18 November 2013 menegaskan, Pemerintah Indonesia akan meninjau ulang seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerjasama lainnya dengan Australia.

"Me-review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," ujar Djoko Suyanto.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mengkaji kerja sama pertukaran informasi dengan Australia. "Termasuk penugasan pejabatnya di Kedubes Australia di Jakarta," kata Djoko.


Pemerintah Indonesia akan meminta Australia untuk menjelaskan mengenai isu penyadapan ini ke publik. Sebab, kata Djoko, isu penyadapan ini akan mengganggu hubungan kedua negara.

"Kami meminta Australia untuk menyampaikan penjelasan ke publik dan berkomitmen tidak akan mengulangi hal tersebut," katanya.

Pemerintah RI meminta Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa segera menyampaikan sikap ini ke Pemerintah Australia.

Sebelumnya, harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald (SMH), sama-sama membongkar praktik busuk Badan Intelijen Australia (DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lain.

Ibu Negara, Kristiani Herawati, juga turut menjadi target spionase Badan Intelijen Australia yang memiliki motto "Ungkap Rahasia Negara Lain, Namun Lindungi Rahasia Negara Sendiri" itu. Guardian dan SMH sama-sama merujuk kepada dokumen Snowden bulan November tahun 2009 lalu.

Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian yakni berupa materi presentasi dalam format Power Point milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target.

Di dalam slide presentasi juga tertulis sebuah daftar panggilan keluar dan masuk ke dalam ponsel pribadi Presiden SBY. Dalam dokumen berjudul "Kejadian Komunikasi Presiden Indonesia" tertera secara rinci semua panggilan selama 15 hari di bulan Agustus 2009 lalu.

Data panggilan di dalam slide itu mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi percakapan di telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY, apakah itu SMS atau panggilan suara.

Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki". (Kompas)