Perth – Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop,
melemparkan “bola panas” tentang dugaan keras bahwa Pemerintah Canberra
membayar para penyelundup pengungsi agar berbalik kembali ke Indonesia
dengan menyalahkan Pemerintah Jakarta yang dinilai kurang keras soal
perbatasan negara.
Serangan diplomatik yang dilancarkan Bishop ini dilansir harian “The
Australian”, Senin (15/6), tepat di tengah ketegangan publik Australia
yang mendesak Perdana Menteri Tony Abbott bercerita jujur tentang
strategi yang sejatinya dilakukan Australia menolak perahu-perahu
pengungsi.
Dugaan Australia membayar 5.000 dolar kepada masing-masing enam
penyelundup pengungsi agar membalikkan arah perahu dari Australia ke
Indonesia telah membuat pemerintahan Abbott “kebakaran jenggot”, dan
jajak pendapat popularitas Abbott sudah dikalahkan pemimpin partai
oposisi yaitu Bill Shorten.
“Cara terbaik untuk Indonesia menyelesaikan masalah terkait kebijakan
perbatasan Australia adalah dengan menegakkan hukum di perbatasan
Indonesia,” ujar Bishop. “Operasi perbatasan ini penting karena
kapal-kapal Indonesia dengan awak kapal orang Indonesia, meninggalkan
Indonesia dengan niatan melintasi perbatasan kami, dan difasilitasi oleh
sindikat perdagangan manusia,” tambahnya seperti dikutip dari koran
“The Australian”.
Hingga saat ini, PM Abbott tidak membantah tuduhan bahwa Australia
membayar penyelundup manusia untuk berputar kembali ke Indonesia, dan
batal menuju Australia.
Juru bicara partai oposisi untuk urusan imigrasi, Richard Marles,
yakin bahwa keengganan Abbott menjawab klaim ini membuka lebar indikasi
bahwa pemerintah memang memakai uang pajak rakyat untuk membayar para
penyelundup manusia.
Pemimpin Partai Buruh–partai oposisi– Bill Shorten juga menyebutkan
bahwa pemerintah harus memberikan jawaban yang jelas terkait dengan
tudingan ini. “Penyelundup manusia pantasnya ditempatkan di penjara,
bukan dibayar dengan uang pajak rakyat Australia,” katanya kepada
jurnalis di Melbourne.
Republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar