Batam – Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua
kementerian yang terkait dengan tol laut, membeli kapal produk dalam
negeri, termasuk dari Batam yang memiliki banyak galangan kapal dengan
kemampuan membangun bernagai jenis kapal.
“Saya minta semua membeli produk kapal dalam negeri. Termasuk
Pertamina dan lainnya yang membutuhkan kapal tanker. Tidak usah membeli
dari mancanegara,” kata dia usai berdialog dengan pengusaha kapal di
Kabil, Batam, Kepri, Minggu.
Ia mengatakan, awalnya kagum saat berkunjung ke Korea Selatan dan
melihat industri kapal negara tersebut yang dinilai sangat maju.
Namun, Presiden mengatakan usai mengunjungi galangan kapal di Batam
meyakini bahwa industri yang ada sudah mampu membangun berbagai jenis
kapal untuk keperluan dalam negeri.
“Setelah melihat industri galangan di Batam, saya menjadi terbuka.
Bahwa industri galangan kapal Batam, mampu membangun sendiri kapal untuk
kita,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan, setelah pulang dari Batam akan melakukan
rapat kabinet terbatas di Jakarta untuk meminta daftar kebutuhan kapal
selama lima tahun ke depan baik tanker, roro, kapal kargo, kapal
penumpang.
“Dengan target poros maritim yang kita bangun dengan tol laut, butuh
dukungan industri galangan kapal, Kita akan mengadakan dari dalam
negeri,” kata dia.
Presiden Jokowi juga mengaku kaget dengan jumlah industri galangan
kapal di Indonesia dan Batam yang tumbuh pesat. Saat ini di Batam ada
104 industri galangan kapal besar yang mampu memproduksi berbagai jenis
kapal.
“Nanti, saya akan kumpulkan semua menteri yang terkait dengan kapal,” kata presiden.
Dalam diskusi bersama pengusaha Kapal Batam, Presiden mengatakan agar
siap untuk membangun kapal untuk kebutuhan seluruh kementerian yang
ada.
“Karena itu, saya tidak ragu memberikan proyek ini ke bapak ibu
sekalian. Baik tongkang, dan lainnya. Mengapa harus membeli dari luar
negeri kalau dalam negeri mampu,” kata dia.
Diversifikasi
Untuk mempercepatnya, Kementerian Perindustrian mendorong industri di
luar perkapalan melakukan diversifikasi dan ikut memproduksi komponen
kapal.
“Strateginya, kita rangkul dan dorong pelaku industri mobil, logam,
produsen mesin untuk juga memproduksi komponen kapal. Mereka sudah
memiliki keahlian dan peralatan,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin
di Batam melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Industri komponen diharapkan mengiringi penguatan industri galangan
kapal, di mana saat ini, industri galangan kapal nasional terus tumbuh
sejalan penguatan sektor maritim. “Pertamina sudah memasukkan pesanan
kapal ke galangan-galangan kita. Begitu juga kapal Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan (ASDP). Ini menggerakkan industri,” kata
Menperin.
Diketahui, di galangan PT Anggrek Hitam misalnya, tengah dibangun dua
kapal tanker milik Pertamina, MT Parigi dan MT Pattimura, masing-masing
berbobot mati 17.500 DWT.
Saat ini, Pertamina sedang membangun 10 kapal tanker di beberapa
galangan kapal di Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap industri
perkapalan.
Soal program penguatan industri perkapalan nasional, Menperin
memaparkan program insentif fiskal yang berupa Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal yang tertuang dalam PMK
nomor 249/PMK011/2014.
Selain itu, melalui PP 146/2000 jo PP 38/2003 tentang fasilitas
fiskal untuk impor dan/atau penyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta
api dan suku cadangnya.
“Saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 yang
akan mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut,”
ujarnya.
Meskipun fasilitas tetap diberikan hanya kepada pengguna armada
kapal, imbuh Menperin, namun galangan kapal dapat menikmati fasilitas
ini dengan mengkreditkan pajak masukan.
Terkait RPP tersebut, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan
Alat Pertahanan Kemenperin Hasbi Assiddiq Syamsuddin mengatakan draft
sudah berada di Setneg.
“Kami optimistis, segera menjadi PP dan mulai berlaku untuk mengakselerasi industri kita,” ujarnya.
JKGR/ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar