Dialog Libya yang ditengahi PBB kembali ditunda

PBB (ANTARA News) - Babak baru pembicaraan perdamaian, yang ditengahi PBB untuk mengakhiri kemelut politik yang meningkat di Libya, kembali ditunda dan tidak akan dilangsungkan pada awal pekan ini sebagaimana direncanakan, kata sumber diplomatik, Minggu.


Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan mengadakan putaran kedua pembicaraan itu pada Senin untuk mengakhiri benturan di antara dua pemerintah dan parlemen saling bersaing. PBB bekerja berbulan-bulan untuk mengatur pembicaraan perdamaian Libya, namun mengatakan bahwa peningkatan militer merusak segala upaya itu.

"Konsultasi untuk mengadakan putaran kedua dialog terus dilakukan dengan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan terkait waktu dan tempat. Jadi, bukan besok," kata seorang sumber diplomatik yang tidak mau disebutkan namanya. Sumber diplomatik lain menegaskan pernyataan itu.

Tidak jelas kapan, dan jika, dialog baru itu akan dilakukan.

Pembicaraan baru itu telah berulang kali tertunda karena kesulitan memperoleh persetujuan kedua pihak untuk bertemu. Utusan khusus PBB untuk Libya Bernadino Leon mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bulan lalu bahwa pihak-pihak yang terlibat telah setuju pada prinsipnya untuk bertemu pada 5 Januari.

Libya telah memiliki dua pemerintah dan parlemen yang saling bersaing untuk memperoleh legitimasi sejak sebuah kelompok yang disebut Libya Dawn merebut ibukota pada bulan Agustus, membentuk kabinet dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Abdullah al-Thinni yang diakui mengungsi ke timur.

Kekuatan-kekuatan dunia takut konflik Libya akan menyebabkan perang saudara mengingat mantan kelompok pemberontak yang membantu menggulingkan mantan pemimpin negara itu, Muammar Gaddafi, pada tahun 2011, berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan bagian dari cadangan minyak yang besar di negara itu.

Leon mengatakan bahwa dialog Libya akan mencakup anggota Kongres Nasional, dewan negeri itu sebelumnya yang ditetapkan kembali oleh penguasa baru di ibukota Tripoli.

Ratusan warga sipil di Libya telah tewas dalam pertempuran sejak akhir Agustus, menurut PBB, seraya memperingatkan para komandan kelompok bersenjata jika mereka bisa menghadapi tuntutan atas kejahatan perang, termasuk eksekusi dan penyiksaan.

Konflik telah mendorong setidaknya 120 ribu orang meninggalkan rumah mereka, menurut sebuah laporan bersama oleh kantor HAM PBB dan Misi Bantuan PBB di Libya yang juga mendokumentasikan penembakan di wilayah sipil, demikian laporan Reuters.