Senin, 18 Agustus 2014

TNI perbatasan di Timor Leste 'nyambi' jadi guru SD




Kupang (MI) : Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Achmad Yuliarto mengemukakan anggota TNI yang bertugas di perbatasan RI-Timor Leste, selain sebagai penjaga kedaulatan negara, juga mengabdi sebagai guru untuk mengajar siswa SD, SMP dan SMA.


"Polanya kami menyediakan personel dengan kemampuan yang dibutuhkan dan akan dilibatkan menjadi pengajar untuk sejumlah sekolah yang ada di sekitar pos perbatasan negara," katanya di Kupang, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/8).

Brigjen Yuliarto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan TNI di jajaran Korem 161/Wira Sakti Kupang, yang wilayah kerjanya berbatasan dengan negara Timor Leste, sebagai tindak lanjut kerja sama TNI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dia mengaku tidak menghitung pasti jumlah sekolah dan jenjangnya di sepanjang perbatasan RI-Timor Leste yang garis batasnya hingga meliputi sejumlah kabupaten, seperti Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Namun demikian, semua sekolah yang berada di sekitar pos perbatasan menjadi sasaran TNI untuk menjadi guru mata pelajaran.

Sekolah yang menjadi sasaran tempat mengajar TNI baik dari unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste, maupun anggota Babinsa unsur Satgas Teritorial Kodim, adalah yang berada di sekitar pos perbatasan. "Kami memiliki 39 pos perbatasan, jadi bisa dibayangkan jumlah sekolah yang tersebar di sejumlah pos tersebut," katanya.

Untuk saat ini, kata Yuliarto, Satgas Pamtas RI-Timor Leste Yonif 742/Satya Wira Yudha, telah menyebar sejumlah personelnya untuk menjadi guru di sejumlah sekolah.

Menurut Yuliartio, sejumlah mata pelajaran yang akan diajar oleh TNI unsur Satgas Pamtas dan Babinsa, berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi sumber daya personel yang dimiliki. "Anggota kami bisa mengajar matematika, bahasa Inggris, PPKN, fisika dan sejumlah mata pelajaran lainnya, sesuai kebutuhan sekolah. Sumber daya dari TNI sudah sangat siap," katanya.

Dia mengaku, sejauh ini, pola pemberian bantuan pengajaran oleh Satgas Pamtas RI-Timor Leste dan Babinsa di Kodim perbatasan, selalu mendapat respons positif, baik dari siswa, guru (sekolah) dan terutama masyarakat (orangtua siswa). Karenanya, pola dan kerjasama itu, akan terus dilakukan, sepanjang penugasan yang akan dilakukan oleh TNI.

Yuliarto menyebutkan, untuk satuan personel di sepanjang perbatasan RI-Timor Leste, ada sedikitnya 800 personel yang disiagakan. Jumlah itu, terbagi dalam unsur Satgas Pamtas RI-Timor Leste yang saat ini diemban oleh Yonif 742/Satya Wira Yudha berjumlah 650 orang personel, dan anggota TNI unsur Kodim di setiap daerah sepanjang batas negara selaku Satgas Teritorial, berjumlah 150 personel.

"Jumlah itu diyakini bisa menjadi penyeimbang bagi tugas dan fungsi pengamanan dan penjaga kedaulatan negara juga sebagai relawan sesama anak bangsa dalam sejumlah kegiatan sosial, ekonomi dan termasuk pendidikan dan kesehatan," katanya.

Dia menambahkan, selain menjadi guru, Satgas Pamtas RI-TImor Leste Yonif 742/Satya Wira Yudha, juga melakukan sejumlah kegiatan lain yang bisa memberikan manfaat ekonomis, seperti pelatihan pembuatan tempe serta penyuluhan dan bantuan bibit tanam sayuran dan buah-buahan.

"Semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat agar tetap memegang teguh nasionalisme kebangsaan sebagai putra dan putri NKRI," kata Yuliarto.

Kemendikbud bekerja sama dengan TNI dalam mengembangkan pendidikan di perbatasan. Nanti, para personel TNI akan dilatih menjadi guru sesuai Kurikulum 2013 di kawasan perbatasan Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Mohammad Nuh mengatakan segera memulai pelatihan bagi para personel TNI agar bisa mengajar sesuai kurikulum baru, bagi anak-anak di perbatasan.

Nuh menjelaskan, pelayanan pendidikan yang berkoordinasi dengan TNI ini akan mencakup pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sedangkan untuk pendidikan tinggi tidak dimasukkan, karena relatif banyak beroperasi di perkotaan.

Kerjasama yang sudah ada payung hukumnya ini sangat positif sekali untuk mencerdaskan anak bangsa di kawasan perbatasan negara sebagai serambi negara.









Sumber : Merdeka

Tidak ada komentar:

Posting Komentar