Pada wawancara radio yang dikutip laman ABC, 20 Agustus 2005 lalu, Leitman ketika itu mengatakan kontribusi pemerintah Australia hanya seperdelapan dari $1 miliar atau Rp12,8 triliun yang dijanjikan.
Pada Januari 2005, setelah terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004, pemerintah Australia mengumumkan keinginan memberi donasi, di bawah apa yang mereka sebut kemitraan Australia-Indonesia. Dana itu akan digunakan untuk membangun rumah-rumah bagi para korban bencana.
"Akan baik untuk melihat kontribusi Australia, dan mungkin bertanya kemana (dana) itu sampai," kata Leitman.
Leitman bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dana sebesar $4 miliar yang didonasikan negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda dan Norwegia.
"Kesan awal publik adalah, oh itu satu miliar dolar untuk Aceh. Tapi, jika Anda membedah itu, setengahnya adalah pinjaman lunak yang dapat diambil atau tidak diambil kembali oleh pemerintah Australia," kata Leitman.
Sementara sisanya diberikan dalam bentuk hibah. "Kurang dari seperempat (dari hibah) yang akan sampai ke Aceh, sisanya akan digunakan untuk mengejar kepentingan strategis pemerintah Indonesia dan Australia di seluruh Indonesia," tambahnya.
Sehingga jumlah sesungguhnya yang dapat sampai ke Aceh, paling hanya hanya seperdelapan. Komentar Leitman itu telah membuat organisasi Aidwatch mendesak pemerintah Australia untuk transparan.
Tim O`Connor dari Aidwatch, mengatakan pemerintah Australia tidak pernah transparan, tentang berapa sebenarnya dana yang dialokasikan untuk bantuan tsunami di Aceh dan Sumatera Barat. Dana tsunami Australia digunakan di luar Aceh.
"Proyek-proyek pemerintahan, beasiswa, tanggap bencana, mungkin dibutuhkan. Kami tidak memperdebatkan itu," kata O`Connor.
"Tapi, itu bukan dana tsunami dan itu semua semestinya tidak didanai, dari apa yang dikira publik Australia untuk bantuan bencana tsunami," ujar O`Connor. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar